Belitung Timur di-Kuasai (PLT) Pelaksana Tugas, Ade Kelana: Mengapa Bupati Beltim Berlama-lama Gunakannya

BELITUNG TIMUR - Banyaknya KaDis di Belitung Timur yang di PLT kan disorot Ade Kelana Ketua LSM FAKTA Beltim. Menurut pandangan Ade kelana, PLT dibeberapa Dinas di Belitung Timur diduga sering membuat kebijakan tanpa menyadari batasan terhadap posisinya yang sesungguhnya hanya mengemban jabatan sementara.

"Hal itu terlihat dari gaya kerjanya dalam melanjutkan tugas pejabat definitif yang digantinya, seperti melebih pendahulunya dan merasa sejajar tanpa ada batasan antara Pelaksana Tugas dengan yang definitif" kata Ade Kelana.

Baca juga: Anies Kagak Bisa Kerja? Ayo Cek Fakta dan Buka Mata

Lebih lanjut Ade Kelana mengatakan tidak paham mengapa Bupati Beltim mau berlama-lama menggunakan PLT, setahu saya PLT di Beltim ini adalah jabatan yang tidak terisi oleh pejabat dikarenakan perpindahan jabatan, seharusnya segera saja di lelang jabatan tersebut, agar tidak terjadi overlaping tugas dan kewenangan oleh PLT " kata Ade kelana.

Kekhawatir saya kata Ade Kelana, PLT akan membuat anggaran untuk beberapa program yang dibuatnya atau yang dilanjutkannya dari pejabat definitif, yang tentu sudah melewati kewenangannya.

Baca juga: Tony Rosyid: Firli dan Prahara di KPK

"Mensinyalir adanya temuan kelebihan bayar dari BPK Perwakilan Babel terhadap KONI Beltim salah satu implikasi dari di PLT kannya Kepala Inspektorat Beltim, yang tentunya punya banyak keterbatasan, selain tidak baiknya hubungan kerja antara Dispora Beltim dengan KONI Beltim" Ujar Ade.

Ade juga memberi penilaian bahwa, Tidak tercapainya sebuah target kerja, terkesan ditimpakan tanggung jawab kegagalan tersebut dari pihak pemilik tugas dan kewenangan kepihak lainnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Puan Makin Terancam?

"Permasalahan besar yang terjadi adalah ketika pemilik tugas dan kewenangan tidak mengetahui tanggungjawab yang diembannya, ini sangat berbahaya" tegas Ade kelana.

Ketika akan memberikan kewenangan menurut Ade, pelajari terlebih dahulu kesesuaian aturan, sifat kewenangan, dan batasan kewenangan yang akan diberikan, serta lakukan kajian mengukur kapasitas kemampuan penerima kewenangan.

Baca juga: Haruskah Berjuang Sendiri Petani Kelapa sawit di PPU, Mana Janji Sejahtera ?

" Kalau sampai PLT menerima tunjangan yang selama ini diterima oleh pejabat definitif, tentu ini bisa berdampak hukum dan PLT beresiko nantinya, karena bisa diminta mengembalikan tunjangan tersebut. Saya minta Bupati Beltim segeralah mendefinitifkan semua jabatan PLT ini, dengan melelang semua jabatan yang kosong tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya untuk merangkul semua kalangan di Beltim ini agar Selogan Beltim Maju dan Berdaya benar-benar tercapai dan dirasakan semua masyarakat Beltim" tutup Ade kelana. (*/HMF).